MPH PGIW Jabar bersama Pengurus Komisi Perempuan dan Komisi Anak Remaja PGIW Jabar Audiensi Dengan Wamen PPPA -

Beritaoikoumene.com – Jakarta, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Barat (MPH PGIW Jabar) bersama Pengurus Komisi Perempuan dan Komisi Anak Remaja PGIW Jabar bertemu dengan Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Ibu Veronika Tan pada kamis, 19 Desember 2024 sekitar Pukul. 14.30 wib di kantor Kementerian PPPA RI di Jakarta.

MPH PGIW Jabar menyampaikan beberapa program kerja PGIW Jawa Barat yang berkaitan upaya PGIW Jabar untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat. Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan juga program Gereja Ramah Anak serta upaya memberikan pemahaman kepada Pimpinan Gereja dan Lembaga Kristen untuk memiliki perspektif korban dalam menangani masalah-masalah kekerasan yang terjadi. Dalam konteks pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga/warga gereja diperlukan kerja kolaborasi dengan berbagai pihak.

Seperti diketahui, PGI Wilayah Jawa Barat yang berada di bawah kelembagaan ekumenis Nasional PGI adalah wadah Ekumenis yang terdiri dari 38 simpul Gereja-gereja anggota (semisal klasis, mupel, distrik dsb) 14 PGIS dan 20 POUK di wilayah provinsi Jawa Barat. Keberadaan PGI Wilayah Jawa Barat merupakan wadah Ekumenis yang strategis di wilayah provinsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi bersama PGI pada satu sisi. Pada sisi yang lain PGI Wilayah Jawa Barat sekaligus memiliki peran strategis yang akan sangat dirasakan manfaatnya di wilayah karena karektaristik setiap wilayah di Indonesia yang cenderung berbeda. Sehingga kehadirannya memberi kontribusi nyata bagi Gereja-gereja anggota, PGIS dan POUK di Jawa barat secara maksimal melalui upaya mewujudkan :

Visi

Menjadi Gereja yang mewujudkan kebaikan Allah di tengah-tengah masyarakat majemuk dengan karakteristik Jawa Barat.

Misi :

Menguatkan persekutuan di antara gereja-gereja, lembaga-lembaga kristen dan hubungan yang baik dengan lingkungan dan pemerintah sebagai esensi dari pelayanan dan kesaksian dalam rangka mewujudkan masyarakat majemuk yang berkeadaban.
Menggiatkan, meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang komprehensif di tengah dan bersama masyarakat sebagai wujud pemberitaan kabar baik yang berlandaskan silih asih, silih asah, silih asuh.
Menjadi rujukan bagi masyarakat, lingkungan dan lembaga-lembaga dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat yang positif, kritis, kreatif dan realistis.

Pdt. Dr. Margie Ririhena Ketua 1 PGIW Jawa Barat mengatakan,” Peta khusus berkaitan dengan KemenPPPA dan Jawa Barat yang membutuhan perhatian khusus bersama berkaitan dengan tingkat permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya dan Gereja-gereja di Jawa Barat adalah sehubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang makin meningkat baik berbasis digital maupun nondigital.” Ungkapnya kepada awak media.

Lebih lanjut Pdt. Margie mengatakan,”Tujuan audiensi dan kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) adalah untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks Gereja-gereja anggota dalam naungan PGI Wilayah Jawa Barat. Kerja kolaboratif ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan damai sejahtera Allah melalui komunitas/lingkungan, dalam hal ini gereja yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh Perempuan dan anak yang ada di Indonesia.” Bebernya.

“Dalam sidang MPL PGIW Jabar yang rencananya akan dilaksanakan pada 21-22 Februari 2025 kami berharap Ibu Wamen dapat hadir dan memberikan masukan dan informasi penting lainnya berkaitan program pemerintah terhadap perempuan dan anak di Indonesia khususnya di Jawa Barat.” Tambah Pdt. Margie.

Menanggapi rencana akan adanya Sidang MPL PGIW Jabar tersebut, Ibu Veronika Tan meminta Staff untuk mengagendakan jadwal beliau untuk hadir dalam sidang MPL PGIW Jawa Barat dan menekankan krisis keluarga sebagai persoalan serius yang harus ditangani oleh lembaga keumatan dalam mempersiapkan warganya memasuki dan merawat keluarga. Hal ini senada dengan peta krisis yang muncul dalam Sidang Raya PGI di Toraja yang lalu.